Minggu, 08 April 2018

Tentang Perspektif dan Kemerdekaan Berpikir

Sore tadi tiba-tiba tulisan lawas saya diunggah kembali oleh seorang kawan lama. Kawan yang tulisannya memikat saya. Sempat malu karena di rentang waktu penulisan tersebut, tulisan saya alay dan kualitasnya buruk sekali. Lantas saya baca ulang tulisan tersebut.
Memang terasa betapa payahnya tulisan saya tersebut. Tapi kenangan akan asal-muasal tulisan itu juga kembali hadir. Begitu nyata, begitu hangat. Rasa-rasanya, masih cukup kontekstual dengan masa kini. Rasanya sayang, bila dipendam begitu saja, dengan buruknya tulisan saya dahulu. Maka inilah, reproduksi tulisan tersebut.

***

Pendidikan Indonesia, Pendidikan Mainstream?

Petang ini saya berbagi cerita dengan Ibu. Beliau berkisah tentang cerita masa kecilnya. 

Adalah Uwak, kakak laki-laki Ibu saya. Suatu kali, ia pulang dengan menangis tersedu-sedu. Ombai (nenek dalam bahasa Palembang, alias Ibu dari Ibu saya) mencoba bertanya apa yang telah terjadi:
Masih dengan isak tangis, Uwak bercerita:

"Tadi ada tugas menggambar pesawat. Semua teman-teman menggambar pesawat dari samping; ada badan pesawat dan ekornya. Di ujung yang lain, ada moncong pesawat. Semua anak di kelas dapat nilai A, Tapi aku cuma dapat C” 
Ombai mengernyitkan dahi,
“Kenapa bisa begitu?” tanya Ombai
" Ibu Guru bilang tidak paham apa yang kugambar. Padahal, aku kan sudah menggambar pesawat seperti kata Ibu Guru!

Ombai yang masih bingung dengan apa yang terjadi mencoba melihat apa yang digambar Uwak.
Ombai pun tersenyum.

Tahukah kalian apa yang Uwak gambar?
Sebuah lingkaran agak pipih dengan tangkai horizontal disertai baling-baling di kanan-kiri lingkaran-agak-pipih tersebut. Sesuatu serupa jambul nangkring di bagian atas lingkaran-agak-pipih. Ah, jangan lupakan 2 kaki yang bertengger di bawah lingkaran-agak-pipih tersebut.

Uwak menggambar pesawat dari depan, tak seperti anak lain yang 'kompak' menggambar pesawat dari samping.
Tak ada yang memahaminya.

Saya tertawa,
Ibu bercerita tentang tahun 60-an. Saat itu, pesawat adalah sesuatu yang ‘mahal’, bahkan untuk sekedar melihat rupa pesawat secara langsung.
Uwak termasuk beruntung, di usia dini telah beberapa kali berkendara dengan pesawat, sehingga mengenal baik bentuk utuh pesawat.
Berbeda dengan anak lain yang hanya bisa 'meraba' pesawat dari imaji masing-masing, imaji yang linier, tentu saja....

Lalu saya teringat kisah Dosen saya,
“Kemarin, tiba-tiba saya dipanggil oleh sekolah anak saya. Setiba di sana, anak saya sedang menangis tersedu-sedu.
Seorang guru di sana mencoba menjelaskan bahwa anak saya, konon telah menggambar hal tak senonoh. Saking tak senonohnya, sang Guru kesenian pun marah” demikian beliau membuka kisah.

“Saya bingung. Tak lama berselang, si Guru kesenian masuk. Mukanya masih merah. Entah apa yang terjadi. Yang jelas masih muda” kata beliau melanjutkan. 

Mendengar kata ‘gambar tak senonoh’, dengan konteks anak dosen kami masih duduk di sekolah dasar, kami pun ikut mengernyit.

“Ora tedeng aling-aling, guru tadi bilang begini:
[Maaf, Anak Ibu sangat keterlaluan. Baru umur segini,... (ia tidak meneruskan kata-katanya),
dia menggambar ... (si guru tidak meneruskan kata-katanya),... ini]
Guru muda itu pun menunjukkan sesuatu ke saya” lanjut dosen saya dengan ritme lebih pelan.

“Kemudian saya amati gambar tersebut. Dua buah lingkaran besar warna coklat kehijauan, hampir tak beraturan, berjejer. Sebuah lingkaran yang jauh lebih kecil, hampir berada di tengah masing-masing lingkaran besar. Bentuknya tak beraturan juga, berwarna kehitaman. Gambar apa ini?”

Kami yang sekedar mendengar cerita dari dosen kami pun ikut membayangkan.

"Saya tanya ke si guru kesenian, gambar apa ini? Kalian mau tahu jawaban dia?
[Tanyakan saja pada anak Ibu, yang jelas, perintah saya adalah menggambar gunung!] kata si guru muda ketus"

"Saya bingung", kata Dosen saya saat bercerita,

"Kemudian saya memutuskan untuk bertanya pada anak saya" kata dosen saya melanjutkan.
“[Adik, bu Guru kan minta Adik gambar Gunung? yang Adik gambar ini apa?]

[Adik udah bikin gambar seperti yang Bu Guru minta Ma, Adik ‘kan gambar Gunung Merapi Merbabu seperti yang Mama kasih tunjuk dari pesawat kemarin....] begitu kata anak saya” Kali ini, dosen saya bercerita dengan lirih.

Dosen saya menghela nafas panjang, perlahan Ia menatap seluruh kelas. Kelas menjadi senyap, hingga Ia melanjutkan kata-katanya;
“Tahukah kalian, di samping gambar anak saya, ada tumpukan gambar anak lain tersusun rapi.
Semua seragam. Dua pasang kerucut, dengan matahari di tengahnya. Ada awan, Ada burung beterbangan, ada sawah di kaki kerucut. Ada jalan yang 'muncul' dari antara 2 kerucut: melengkung meliuk, beberapa dengan rumah-rumahan dan orang-orangan sawah, kontras dengan gambar anak saya"

***
Uwak dan anak dosen saya bukan satu-satunya yang mendapat masalah terkait perspektif. Apakah guru mereka 'salah'? Tidak juga. Bagi saya,kedua guru tersebut sekadar terpasung oleh perspektif mereka. Secuil perspektif yang tak jua dikonfirmasi ke para murid mereka: uwak saya dan anak dosen saya. Padahal, seandainya mau,mereka bisa bertanya baiik-baik: gambar apa ini?. Lebih disayangkan, mereka adalah pemegang kekuasaan atas 'nilai' di kelas. Nilai yang diputuskan tanpa negosiasi.

Saya percaya anda semua yang membaca tulisan saya, punya perspektif yang lebih luas daripada gambaran pesawat dari samping saja, atau gunung dari bawah saja.  Tapi tak dengan kedua guru di cerita di atas. Cerita yang sungguh-sungguh nyata ada di Indonesia.
Di belahan kehidupan lain, entah berapa banyak sudut pandang yang dibatasi oleh pengalaman dan pengetahuan. Akankah kita sadar bahwa yang apa yang kita sebut kebenaran ini dibatasi oleh batas-batas kemampuan diri? Akankah kita belajar untuk terus meluaskan ilmu dan sudut pandang kita saat menemui hal baru? Akankah kita mampu, mau atau bisa menerima perspektif lain?

Semua, terserah anda.

Yang jelas, cita-cita saya sederhana; saya ingin suatu saat nanti, di kelas-kelas belajar kita, anak-anak bangsa menggambar pemandangan pegunungan dengan perspektif yang begitu beragam. Saya ingin, kelas-kelas kita menjadi kelas yang merdeka. Membebaskan anak-anak bangsa dari segala doktrin yang meracuni dan membatasi pikiran mereka. Semoga mimpi saya tak ketinggian.

Tabik.

Jumat, 02 Maret 2018

Instruksi Kepala Daerah DIY No K.898/I/A/1975 rasis?


Beberapa waktu belakangan, ternyata ada sebuah wacana yang kembali menghangat di tempat kelahiran saya: Yogyakarta. Jika bukan karena mengikuti akun Twitter seorang professor yang saya kagumi pemikirannya, mungkin saya bahkan tak menyadarinya. Isu tersebut tak lain tak bukan adalah perjuangan melawan rasisme tanah oleh seorang warga Yogyakarta keturunan Tionghoa[1]. Perjuangan tersebut berupa gugatan kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan pejabat BPN terkait kebijakan pembatasan kepemilikan Hak atas Tanah di DIY.

Usut punya usut, gugatan tersebut terkait Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tentang Penyeragaman Policy  Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Nonpribumi. ‘Kembali’? Ya, sebab ternyata, gugatan serupa sudah pernah diajukan yang bersangkutan pada 2015 (Uji Materi ke Mahkamah Agung) dan 2016 (gugatan ke PTUN Yogyakarta)[2]

Polarisasi pribumi-nonpribumi dalam kebijakan tersebut lantas memicu polemik. Mengingat secara legal formal, istilah tersebut tak lagi digunakan semenjak ada instruksi presiden No 26 tahun 1998. Pun ketika istilah nonpribumi tersebut seolah merujuk ke etnis tertentu. Isu diskriminasi hingga rasisme pun menguar.

Beberapa pihak merasa aturan tersebut, selain diskriminatif, sudah tak layak lagi digunakan mengingat DIY, sebagai bagian dari NKRI, wajib tunduk dan patuh pada peraturan terkait yang bersifat nasional. Peraturan terkait Agraria, misalnya. Hal itu dianggap sebagai konsekuensi logis masuknya Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI. Ben Anderson (1999) bahkan menyatakan bahwa “Banyak orang Indonesia cenderung menganggap Indonesia sebagai ‘warisan’,bukan cita-cita bersama.Bilaada warisan,ada ahli-waris,dan sering terjadi pertengkaran tentang siapa yang paling berhak atas warisan itu; kadang-kadang dengan kekerasan berlebihan” Pernyataan tersebut cukup menyentak mengingat Instruksi Kepala Daerah yang sedang menjadi polemik ini berujung pada ‘siapa yang berhak atas tanah di DIY’?

Tapi, benarkah begitu? Benarkah bahwa aturan tersebut seharusnya sudah tak lagi berlaku? Dan terutama, benarkah aturan tersebut rasis?

Menyikapi berbagai polemik di Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan aturan ‘istimewa’ serta kebijakan-kebijakan untuk publik, tak bisa lepas dari keistimewaan Yogyakarta itu sendiri. Bahwa segala bentuk keistimewaan itu harus ditinjau dari akarnya. Akar itu bukan sekedar UU Keistimewaan DIY yang baru 2012 lalu disahkan DPR. Ada sejarah panjang yang menjadi titik kritis keistimewaan DIY, yang membedakan DIY dengan daerah tingkat I lain di Indonesia.
Sejarah keistimewaan DIY itu akan sangat panjang bila ditulis di ulasan kali ini. Bila ingin mengetahui lebih lanjut bisa membacanya di sini. Secara umum, Yogyakarta merupakan daerah dependen saat Indonesia merdeka, sehingga tidak mungkin dijadikan daerah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Demikian sebagaimana disampaikan oleh Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti dalam sidang PPKI. Kebuntuan tersebut dijawab oleh Sri Sultan HB IX selaku Raja Ngayogyakarta dengan Amanat 5 September 1945.

Amanat ini adalah pernyataan HB IX bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Sri Sultan HB IX terkait kemerdekaan Indonesia dan status Kesultanan Ngayogyakarta yang saat itu bukan daerah jajahan belanda. Berikut isi Amanat 5 September 1945  tersebut:

“Kami, Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, menyatakan:
1. Bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya;
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini”.

28 Puasa, Ehe, 1876 (5 September 1945)  Hamengku Buwono IX.

Amanat tersebut selain menegaskan bahwa Negeri Ngayogyakarta merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, juga menegaskan bahwa urusan internal di Yogyakarta dipegang seluruhnya oleh Sultan sebagai Kepala Daerah. Amanat tersebut adalah titah seorang raja dari kerajaan merdeka saat bergabung dengan negara lainnya. Berlaku tak hanya untuk urusan pemerintahan, tetapi juga bagi penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta.

Proses legalisasi Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa ini menjadi perjalanan yang panjang bagi republik muda bernama Indonesia. Segera setelah Sri Sultan HB IX menyatakan Yogyakarta bergabung bersama Republik Indonesia, RUU Pokok Pemerintahan Pemerintahan Yogakarta telah dimulai meski tak kunjung selesai. Akan tetapi kondisi itu tidak membuat Sri Sultan HB IX menarik dukungan terhadap Indonesia atau bahkan terjebak politik adu domba belanda yang sempat menjadi sebab munculnya negara boneka.

Thomas R. Dye (2012)[3] mengatakan bahwa Public Policy is whatever governments choose to do or not to do. Termasuk ketika tak ada kebijakan apapun untuk menyanggah Amanat 5 September 1945 segera setelah pernyataan tersebut keluar, maka bisa dikatakan pemerintah NKRI menyepakati amanat tersebut. Satu-satunya ketentuan yang berkorelasi dengan keistimewaan adalah Pasal 18B ayat1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”

Hingga kemudian lahirlah UU No.3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU tersebut memberikan wewenang kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk masalah agraria[4]. Hal tersebut tentu mengokohkan keistimewaan DIY. Salah satu bentuk dari kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di bidang agraria tersebut adalah diterbitkannya Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.

Bagaimana dengan Keppres RI nomor 33 Tahun 1984?

Tanggal 9 Mei 1984 keluar Keppres RI nomor 33 Tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya UU No 5 tahun 1950 di DIY, berlaku surut sejak 1 April 1984. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, ada Keputusan Menteri Dalam Negeri No 66 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan sepenuhnya UU No 5 tahun 1950 di Provinsi DIY. Atas lahirnya peraturan tersebut, Pemda DIY sudah mengakomodir dengan Perda DIY No.3 thn 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan sepenuhnya UU No 5 thn 1950 di Provinsi DIY.

Yang menarik adalah sejarah lahirnya Keppres RI No 33 tahun 1984 itu justru dari Hamengku Buwono IX selaku Gubernur DIY  (Yusdiantoro, 2007). Akan tetapi, keberadaan Keppres No.33 tahun 1984 tidak menghilangkan keberadaan kraton Yogyakarta sebagai suatu pemerintahan otonom di DIY sebagaimana diungkapkan Nurhasan Ismail (2003:67)[5]
“Keberadaan tanah-tanah kesultanan dan pura pakualaman  dengan sistem hukum pengaturnya sendiri harus diakui dan diperhatikan. Pengakuan tersebut bukan karena norma-norma dalam Rijksblad dan kelembagaan pendukungnya seperti ‘Panitikismo’ masih ada dan fungsional, namun juga karena Keppres No33/1984 jo Kepmendagri No 66/1984 tidak menuntut pemberlakuan UUPA sepenuhnya secara otomatis terhadap semua kelompok tanah tersebut  di atas. Dalam Kepmendagri tersebut dinyatakan: “Karena masih terdapat  hal-hal yang memerlukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut agar pelaksanaan pemberlakuan itu dilakukan secara bertahap”


Di antara hal-hal yang masih harus diikaji dan diteliti ini tentunya  tanah-tanah Kasultanan dan Pura Pakualaman karena tidak sekedar menyangkut hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat yang menguasai dan menggunakan tanah dengan pihak kasultanan dan Pura Pakualaman yang tentunya berlandaskan ikatan emosional, namun juga terkait dengan aspek politis. Bagaimanapun juga, posisi Sultan dan Paku Alam secara politis di lingkungan kelompok-kelompok tertentu di DIY masih mempunyai pengaruh. Di samping tentunya peranan kedua bekas kerajaan ini secara historis terhadap RI tidak dapat diabaikan begitu saja.

Yudarianto (2007: 46) menjelaskan lebih lanjut bahwa Konsekuensi dikeluarkannya Perda Prop DIY No 3 tahun 1984 yang merupakan aturan pelaksana Keppres No33/1984 juncto Kepmendagri No66/1984, maka ketentuan agraria yang dibuat oleh DIY khususnya yang bertentangan dengan UUPA tidak berlaku lagi. Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan pasal 3 Perda Prop DIY No 3 thn 1984 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Perda ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan DIY yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi yang harus diperhatikan, pemahaman pasal ini adalah Pemprov DIY dalam menjalankan pemerintahannya harus memperhatikan keberadaan pihak Kraton Yogyakarta. Pasal ini tidak dapat dapat dijadikan dasar bhw UUPA harus diberlakukan tanpa pandang bulu di Provinsi DIY.

Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 harus mendapat kajian yang sangat mendalam apakah bertentangan dengan UUPA atau tidak, berdasarkan sejarah DIY dan juga tujuan, fungsi dan keefektifan Instruksi itu sendiri.

Apakah Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 rasis?

Untuk mengetahui apakah Instruksi tersebut rasis atau tidak, penting untuk melihat latar belakang lahirnya aturan tersebut. Menurut KGPH Hadiwinoto (melalui Yurisdianto, 2007), adanya instruksi tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan tanah kraton sebab sampai pada tahun 1975 tidak ada pengakuan hitam di atas putih di mana saja tanah kraton. Kraton bukanlah perorangan ataupun badan usaha sehingga tidak bisa memiliki hak atas tanah.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi Instruksi tersebut adalah untuk menyelamatkan tanah kraton. Cukup dapat dipahami bahwa dengan situasi belum jelasnya definisi keistimewaan DIY, DIY sendiri mengalami kesulitan untuk ‘mengklaim’ secara legal tanah-tanah yang ‘dimiliki’. Mengapa di kemudian hari justru isu rasisme yang merebak? Mari kita perhatikan bunyi Instruksi tersebut:
“Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah DIY kepada seorang warganegara Indonesia non pribumi, dengan ini diminta: Apabila ada seorang Warganegara Indonesia non pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproceskan sebagaimana biasa, ialah dengan pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan / melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan sesuatu hak”

Kata ‘non pribumi’ inilah yang kemudian menjadi polemik. Dianggap mengurangi hak etnis tertentu. Padahal bila merujuk ke tujuan Instruksi sebagaimana diungkapkan oleh KGPH Hadiwinoto, maka instruksi tersebut bermaksud ‘melindungi kepentingan kraton’.

Pertanyaannya adalah: mengapa menggunakan istilah ‘non pribumi’?

Dalam kajian linguistik ada istilah-istilah yang umum dipakai di suatu masa, bahkan populer. Kata-kata itu bisa hilang begitu saja saat sudah ada kata baru yang menggantikan fungsinya, atau memang diputuskan tak lagi dipakai. Sebagaimana istilah pelakor yang akhir-akhir ini popular, selain memiliki konotasi yang peyoratif bagi perempuan, kata itu pada masanya pernah diwakili oleh istilah WIL alias Wanita Idaman Lain. Tentu saja keduanya memiliki konotasi yang berbeda.

Besar dugaan saya bahwa HB IX menggunakan istilah ‘non pribumi’ karena istilah tersebut dirasa paling mendekati situasi yang diinginkan saat itu; bahwa penguasaan Hak atas Tanah hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Selain itu, bisa jadi saat itu, mohon koreksi jika saya salah, penggunaan istilah pribumi-nonpribumi belum se-sensitif saat ini. Term tersebut secara legal memungkinkan untuk dipakai. Sebab DIY memiliki keistimewaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Bisa jadi beliau tidak menemukan istilah yang tepat untuk menggambarkan kedudukan penduduk asli DIY sebagai daerah istimewa (sehingga bisa mengatur secara tersendiri) dibanding istilah 'WNI' yang batasannya jelas. Sebaliknya, jika memang yang disasar adalah etnis tertentu, kenapa tak langsung disebutkan saja secara gamblang? Menimbang profil HB IX dengan kebijaksanaannya, saya rasa beliau akan memilih istilah yang lebih baik dari 'non pribumi' jika memang ada, saat itu.

Penggunaan istilah non pribumi tak lepas dari istilah pribumi itu sendiri sebagai kata yang dikecualikan. Istilah pribumi, yang merupakan produk turunan Devide et Impera, belum terasa semenyakitkan pasca reformasi 1998, di mana non pribumi menjadi begitu lekat pada etnis tertentu disertai dengan diskriminasi. Hal itu yang kemudian menjadi  dasar Instruksi Presiden No 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah. Dalam Instruksi Presiden tersebut,penggunaan istilah pribumi dihentikan dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah. 

Harap diingat bahwa selain rasa sakit yang muncul akibat penggunaan istilah tersebut, pelarangan penggunaan istilah pribumi, apalagi non pribumi, baru muncul tahun 1998 sebagaimana dijelaskan di atas. Bahkan, baru tahun 2008 ada undang-undang terkait istilah pribumi, yakni dalam UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Lalu,bagaimana menyikapi ketentuan terkait penghentian penggunaan istilah pribumi?


Memperhatikan alasan kelahiran Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 terkait menyelematkan tanah kraton, maka UU Keistimewaan telah hadir untuk menjawab kepentingan tersebut. Kraton Ngayogyakarta kini merupakan badan hukum resmi yang memiliki kewenangan secara legal atas tanah.

Tentu saja, sebagai daerah dengan definisi keistimewaan yang semakin jelas, DIY memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri hal-hal terkait rumah tangganya. Salah satu urusan rumah tangga tersebut adalah urusan agraria alias pertanahan. Adalah kewenangan penuh Bagi DIY untuk menentukan siapa saja yang bisa memiliki Hak atas Tanah di DIY.

Menimbang latak belakang lahirnya Instruksi Kepala Daerah yang fenomenal ini, Sri Sultan HB X selaku Gubernur DIY saat ini memiliki setidaknya dua alternatif sikap. Pertama adalah mempertahankan kebijakan tersebut dengan penyesuaian istilah. Mengingat cita-cita Instruksi tersebut adalah menyelamatkan, dalam arti hari ini menjaga, aset-aset yang dimiliki Kraton. Di sisi lain, istilah non pribumi sudah tidak lagi digunakan di Indonesia. Perlu dicari istilah yang lebih baik, yang merepresentasikan cita-cita awal, tanpa menyakiti pihak manapun. Kedua adalah meninjau kembali kebijakan tersebut. Apakah perlu mencabut kebijakan tersebut. Tentu saja basisnya adalah arah DIY ke depan. Mau jadi apa Yogyakarta? Dengan segala keistimewaannya. Akankah istimewa bagi segelintir orang, istimewa bagi yang tinggal di Yogyakarta, atau mau menjadi istimewa bagi Indonesia dan seluruh dunia?

Tabik.



[1] Artikel daring”Handoko: Saya Akan Terus Berjuang Melawan Rasisme Tanah” https://kumparan.com/tugujogja/soal-pertanahan-di-yogyakarta-handoko-saya-akan-terus-berjuang-melawan-rasisme-tanah
[2] Artikel daring “Ini Penyebab WNI Keturunan di Yogya tak Bisa Punya Tanah” Kamis, Maret 2018: http://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/03/01/p4v0mx385-ini-penyebab-wni-keturunan-di-yogya-tak-bisa-punya-tanah
[3] Dye, T. R. 2012. Understanding Public Policy. Pearson.
[4] Yudarianto,Satrio. 2007. Kedudukan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa YogyakartaNomor K.898/I/A/1975 dalam Perundang-undangan Indonesia dan pelaksanaannya di Kabupaten Bantu, Tesis. UGM
[5] Ismail,Nurhasan. 2003, Menempatkan Realitas Pertanahan Lokal dalam Rancangan UU Keistimewaan DIY, Mimbar HukumNo.43/II/2003, Yogyakarta

Selasa, 27 Februari 2018

Mengapa Yogyakarta (begitu) Istimewa

Peringatan: bagi Anda yang tidak tahan membaca artikel panjang, silahkan langsung menuju ke bagian paling bawah tulisan, telah tersedia resume artikel.


Tulisan ini bermula pada 12 Desember 2010, saat Walikota Yogyakarta saat itu menyampaikan puisi berjudul “Jangan Lukai Merah Putih” 







65 Tahun Bendera Merah Putih Berkibar di Bumi Indonesia
65 Tahun Semangat Merah Putih Berkibar di Hati Sanubari Bangsa Indonesia
Bangsa Indonesia telah menoreh Sejarahnya,
Sejarah yang ditopang oleh cita-cita,
Sejarah yang ditopang oleh Komitmen,
Sejarah yang ditopang oleh Pengorbanan,
Sejarah yang ditopang oleh Kesepakatan,
Sejarah yang ditopang oleh Kebersamaan dalam Kebhinekaan,
Maknailah Sejarah Merah Putih dengan Kearifan Hati Merah Putih,
Maknailah Amanat HB IX/PA VIII 5 September 1945 dengan Kearifan Hati Merah Putih,
Maknailah Keistimewaan Yogyakarta dengan Kearifan Hati Merah Putih,
Dengarkan Aspirasi Yogyakarta dengan Kearifan Hati Merah Putih
Suarakanlah Aspirasi Yogyakarta dengan Kearifan Hati Merah Putih
Sejarah adalah garis waktu yang hakiki,
Sejarah tidak bisa semata dimaknai untuk dihapus dengan Perspektif Regulasi
Sejarah tidak bisa semata dimaknai untuk dilupakan dengan Perspektif Politik
Amanat 5 September 1945 adalah Bagian sejarah Berkibarnya Merah Putih
Keistimewaan Yogyakarta adalah Bagian sejarah Berkibarnya Merah Putih
Jangan Lukai Merah Putih...
Salam Jogja, Salam Indonesia... Jaya!
Yogyakarta, 12 Desember 2010
Herry Zudianto






Ada apakah gerangan?

Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan pernyataan terkait status Keistimewaan Yogyakarta. Pernyataan beliau lantas memicu polemik dan perdebatan. (Liputan 6; 13/12/2010 12:28: Polemik Keistimewaan Yogyakarta Berlanjut)

Dalam pernyataannya pada tanggal 26 November 2010, SBY menegaskan 3 hal,
1. Pilar (yang digunakan-red) adalah pilar nasional yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam Undang-undang Dasar telah diatur dengan gamblang.
2. Keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar.
3. Indonesia adalah negera hukum dan negara demokrasi.
(sumber: RIMA; Senin, 29 Nov 2010 08:29 WIB: Inilah Pernyataan SBY Soal RUU Keistimewaan Yogyakarta)

Perdebatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak Senin, 21 September 2008, saat SBY menyatakan bahwa kepala daerah harus dipilih langsung bukan ditunjuk. Esoknya (23 September 2008), menanggapi pernyatan ini Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan RUU Keistimewaan DIY sebaiknya tidak usah diteruskan. "Tidak usahlah. UU Yogya tak akan dibuat," ujar Sultan. (Tempo Interaktif Nasional; Rabu, 24 September 2008 | 14:18 WIB: Andi Mallarangeng: Pernyataan Presiden Berdasarkan UUD 45)

Masih dari Tempo, saat itu Andi Mallarangeng justru menantang kekecewaan Sultan dengan mempertanyakan rakyat yang mana yang menginginkan Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY.
"Masyarakat yang mana? Presiden kan mengutip UUD 1945 jelas bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis," kata Andi Mallarangeng seperti dikutip oleh Tempo.

Puncaknya adalah saat SBY menyampaikan pandangan pada Jumat, 26 November 2010, dalam pidato rapat pengantar Rapat Terbatas, di Kantor Presiden terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Dalam pidatonya tersebut SBY mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak boleh mengabaikan nilai-nilai demokrasi, termasuk tetap memperhatikan aspek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi.

===========================
Nah, daripada pusing-pusing dengan polemik itu, mending kita runut sejarah Kesultanan Ngayogyakarto Hadiningrat, kali ini, mari berterima kasih sama mbah Google yang memberikan berlimpah data (tolong ralat tulisan ini yah, kali aja ada yg salah gitu,..)

Kesultanan Ngayogyokarto Hadiningrat resmi berdiri sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti, 13 februari 1755. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifattullah I, atau disingkat menjadi  Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.

Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Nagari Ngayogyakarta yang merupakan ibukota, Nagara Agung (wilayah utama, Yogyakarta saat ini), dan Manca Nagara (wilayah luar, daerah eksklave seperti Madiun, Surabaya, Semarang, Rembang, Kediri).
Dalam perjalanannya, daerah Eksklave direbut oleh Belanda lewat tangan Daendels dan Raffles.
Setelah Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintah Hindia Belanda akhirnya merampas seluruh wilayah Manca Nagara. Pada tahun itu pula ditandatangani Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat daerah Enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangku Negaran (Ngawen), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman).

Sampai 1792 Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC menempatkan seorang Residen di Yogyakarta untuk mengawasi Kesultanan. Kedudukan Residen ini mulanya berada di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih Dalem. Daendels menaikkan kedudukan Residen menjadi Minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belanda dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.
Dengan kedatangan Raffles sistem pemerintahan berubah lagi. Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada di tangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan (Rijkbestuurder), diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris dan dalam menjalankan pekerjaannya harus sepengetahuan dan dengan pertimbangan Residen Inggris. Sultan mulai dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen.
Selepas Perang Diponegoro selesai pada 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan Pepatih Dalem dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan. Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure menjadi negara protektorat 1 dari Koninkrijk der Nederlanden (Kerajaan Belanda), dengan status zelfbestuurende landschappen (swapraja: daerah-daerah kerajaan atau berpemerintahan sendiri). Selain itu Pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan naik tahta. Perjanjian ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengkubuwana V - Sultan Hamengkubuwana IX. Kontrak politik terakhir dibuat pada 18 Maret 1940 antara Gubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.

Pada 1900-an Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara intensif dengan maksud memasukkan birokrasi barat modern. Untuk membiayai birokrasi tersebut maka pada 1915 APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Karaton dan APBN untuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. Untuk belanja dan mengurus keperluan istana, setiap tahun Sultan mendapat uang ganti rugi yang disebut Daftar Sipil yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan naik tahta. Dengan demikian Sultan benar-benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di istana saja.

Perubahan besar dalam pemerintahan terjadi pada saat Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) naik tahta pada tahun 1940, khususnya selama pendudukan  Jepang (1942-1945). Secara perlahan namun pasti, Sultan melakukan restorasi (bandingkan dengan restorasi Meiji). Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan HB IX memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.
Pada pertengahan 15 Juli 1945, Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara. Sebagai kelanjutannya birokrasi kesultanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor. Semuanya dipimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan.
Sultan memimpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang secara administratif dipimpin oleh Bupati.

SAAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengirim berita kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu, mewujudkan sebuah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII kemudian menjadi Kepala Daerah Istimewa dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sejak Kemerdekaan Indonesia, setidaknya terdapat 7 periode penyelenggaraan pemerintahan DIY,
Diawali dengan Periode I (1945- 1946) yang merupakan masa sambutan kemerdekaan Indonesia dimana pada tanggal 18 Agustus 1945 HB IX dan PA VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno-Hatta atas Kemerdekaan Indonesia. Esoknya, Sidang PPKI yang membahas daerah Istimewa mengalami kebuntuan, karena daerah istimewa yang ada merupakan daerah dependen (bukan daerah terjajah) sehingga tidak mungkin dijadikan daerah kekuasaan, sebab jika dijadikan daerah otonom, seperti yang diungkapkan Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, akan bertentangan dengan konsep negara kesatuan yang telah disepakati sehari sebelumnya.
Kemudian perubahan mendasar terjadi setelah HB IX mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.

Pada tahun 1950 secara resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini, bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian status Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai sebuah negara (state) berakhir dan menjelma menjadi pemerintahan daerah berotonomi khusus. Sedangkan institusi istana kemudian dipisahkan dari "negara" dan diteruskan oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Pergolakan mengenai status keistimewaan Yogyakarta mulai muncul pada Tanggal 1 September 1965, sebulan sebelum terjadi G30S/PKI, Pemerintah mengeluarkan UU No. 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU ini Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi). Dalam UU ini pula seluruh “swapraja” yang masih ada baik secara de facto maupun de jure yang menjadi bagian dari daerah lain yang lebih besar dihapuskan. Dengan demikian Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah bekas swapraja yang diakui oleh Pusat. UU ini juga mengisyaratkan penghapusan status istimewa baik bagiAceh maupun Yogyakarta di kemudian hari. Mulai dengan keluarnya UU No 18/1965 dan UU pemerintahan daerah selanjutnya, keistimewaan Yogyakarta semakin hari semakin kabur.

Semakin kabur lagi setelah wafatnya HB IX pada tahun 1988, bukannya mengangkat HB X sebagai Gubernur pengganti, Pemerintah Pusat justru menunjuk PA VIII sebagai Penjabat Gubernur/Kepala Daerah Istimewa. Pada 1998, beberapa bulan setelah lengsernya Soeharto, PA VIII pun mangkat. Keadaan ini menimbulkan kekosongan kekuasaan, sehingga atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1998-2003. (Pro-kontra Suksesi Gubernur I)
Karena suksesi di Puro Paku Alaman untuk menentukan siapa yang akan bertahta menjadi Pangeran Adipati Paku Alam tidak berjalan mulus, maka Sultan HB X tidak didampingi oleh Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa. Pada tahun 1999 Sri Paduka Paku Alam IX naik tahta, namun beliau belum menjabat sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pro kontra suksesi Gubernur II
Ketika masa jabatan Sultan HB X berakhir di tahun 2003, kejadian di tahun 1998 terulang kembali. DPRD Prov DI Yogyakarta menginginkan pemilihan Gubernur sesuai UU 22/1999. Namun kebanyakan masyarakat menghendaki agar Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekali lagi Sultan HB X dan Sri Paduka PA IX diangkat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masa jabatan 2003-2008.

Tidak segera rampungnya RUUK Keistimewaan Yogyakarta yang sempat digawangi oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM membuat pada akhirnya HB X dan PA IX lagi-lagi diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan 2008-2013.

Catatan yang cukup penting adalah, berdasarkan UU No 3/1950 (setelah resmi menjadi Daerah Istimewa), para pangeran di Kesultanan tidak ada kedudukan. Yang menjadi Gubernur adalah Sultan, tapi keluarga pangeran tidak ada kaitan dengan birokrasi. Inilah penjelasan bahwa DIY juga B U K A N merupakan monarki konstitusi, seperti yang sempat disebut-sebut oleh SBY.

Mengapa Jogja disebut Istimewa?
Untuk membahas topik ini, coba kita baca kutipan berikut, yang saya ambil dari Sociopolitica’s Blog berjudul “Kisah Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat Dalam Kebutaan Sejarah“ (November 30, 2010)

... SEHARI setelah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk sejak 7 Agustus 1945, memutuskan tiga hal penting. Pertama, menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar negara. Kedua, memilih Ir Soekarno dan Drs Mohammad Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kabinet Republik Indonesia yang pertama terbentuk 2 September 1945 dengan 16 menteri ditambah seorang Sekertaris Negara, seorang Ketua Mahkamah Agung dan seorang Jaksa Agung. Pada hari yang sama diangkat 8 Gubernur dari provinsi-provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (Bali hingga Timor), Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Saat itu, de factodan de jure,  Kesultanan Yogya atau Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, yang memiliki suatu eksistensi yang jelas –bahkan secara internasional lebih jelas dari eksistensi republik muda yang bernama Indonesia– adalah sebuah wilayah yang memiliki kedaulatan tersendiri. Letak geografisnya yang berbatasan dengan Jawa Tengah tidak dengan sendirinya membawanya ke dalam Negara Republik Indonesia yang baru diproklamirkan, walaupun tercatat kehadiran sejumlah tokoh yang berasal dari wilayah itu dalam berbagai gerakan kebangsaan sebelum Indonesia merdeka.
Tak ada kondisi objektif yang memaksa Kesultanan Yogya untuk harus bergabung dengan Republik Indonesia. Ia memiliki syarat minimal untuk menjadi sebuah negara tersendiri. Memiliki tata pemerintahan yang per waktu itu telah berlangsung hampir dua abad, memiliki wilayah dengan sumber-sumber kehidupan, memiliki rakyat, memiliki garis pantai, tak terkepung penuh oleh suatu wilayah negara lain. Jika menghendaki berdiri sendiri, Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, bisa melanjutkan eksistensinya sebagai suatu negara dengan kedaulatan sendiri. Kalau Republik Indonesia ingin memasukkan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian wilayahnya, diperlukan aneksasi. Tapi itu semua tidak perlu terjadi. Ada faktor keterkaitan moral yang menghubungkan Sultan Yogya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan Republik Indonesia, sehingga setelah bertemu dengan Presiden RI yang pertama, Ir Soekarno, ia bersepakat untuk menjadikan Yogya sebagai bagian dari negara baru Republik Indonesia pada hari ke-20 kemerdekaan Indonesia.
Tanggal 5 September 1945 keluar sebuah maklumat. “Kami, Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, menyatakan: 1. Bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia; 2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya; 3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini”.  Di bawah maklumat tersebut tercantum tanggal 28 Puasa, Ehe, 1876 (5 September 1945), dan nama Hamengku Buwono IX.
Saatnya makin pragamatis dan melepaskan diri?
Kita harus mengakui bahwa maklumat Sultan Hamengku Buwono IX, 5 September 1945, itu sangat besar artinya bagi negara muda Republik Indonesia, yang satu dan lain hal terkait dengan aspek legitimasi dan psikologis. Bukan hanya itu, pada akhir 1945 keamanan Jakarta menjadi buruk, termasuk terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemerintahahan negara, dengan masuknya kembali tentara Belanda yang membonceng pasukan sekutu. Tentara Belanda melakukan sejumlah aksi militer dan teror di Jakarta. Tanggal 30 Desember 1945 marinir Belanda mendarat melalui Tanjung Priok. Keadaan yang dinilai makin memburuk dan membahayakan, menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta 4 Januari 1946. Pemerintahan Indonesia juga turut pindah ke Yogyakarta, dan hanya PM Sjahrir yang tetap di Jakarta.
Praktis selama hampir 4 tahun, Yogyakarta menjadi ibukota tempat pusat pemerintahan negara dijalankan. Selama 4 tahun itu Sultan Hamengkubuwono IX mengkontribusikan tak sedikit dari hartanya, untuk menutupi biaya pemerintahan, termasuk gaji pegawai dan tentara. Presiden Soekarno baru kembali ke Jakarta 28 Desember 1949 dan mulai memangku jabatan selaku Presiden Republik Indonesia Serikat. Selama menjadi ibukota negara, setidaknya dua kali Yogya menjadi sasaran agresi militer Belanda. Bisa dikatakan bahwa Yogyakarta tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, bersenjata maupun bentuk perjuangan lainnya mengisi kemerdekaan. Di tengah gejolak perjuangan politik dan perjuangan bersenjata, 3 Maret 1946, didirikan Balai Perguruan Tinggi Kebangsaan Gajah Mada, yang kelak di kemudian hari berkembang menjadi Universitas Gajah Mada. Lembaga pendidikan tinggi ini merupakan perguruan tinggi nasional yang pertama didirikan oleh pemerintah Indonesia merdeka. Tempat belajar perguruan tinggi ini pada masa-masa awal adalah Pagelaran dan Sitihinggil yang merupakan bagian dari Keraton Yogya yang dipinjamkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dan sepanjang menyangkut seorang yang kita kenal sebagai Sultan Hamengku Buwono IX, ada satu daftar panjang tentang jasa dan pengorbanannya bagi bangsa ini hingga akhir hayatnya. Kalau ada di antara kita yang tak mau lagi –entah dengan alasan politik atau apapun– memandang Sultan Hamengku Buwono X, tetaplah jangan melupakan Sultan Hamengku Buwono IX salah satu manusia Indonesia yang langka karena kemampuan pengorbanannya yang luar biasa. Ia adalah raja yang sesungguhnya dalam kehidupan bernegara di negeri  ini. Di bawah Sultan Hamengkubuwono IX, Yogya tak pernah terbawa ke dalam kancah gerakan separatis untuk membentuk negara boneka. Banyak tokoh di berbagai daerah yang terperangkap strategi dr Van Mook, sehingga membentuk negara-negara boneka, seperti Negara Pasundan atau Negara Jawa Barat, Negara Madura, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Tengah, Negara Indonesia Timur, Dewan Federal Borneo Tenggara, Daerah Istimewa Borneo Barat, serta Republik Maluku Selatan. Yogya tetap teguh kepada Republik Indonesia.
Tanpa mengecilkan arti perjuangan kemerdekaan di wilayah lain Indonesia, Yogya bagaimanapun menjadi wilayah yang secara luar biasa telah memberi arti bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah tibakah saatnya untuk makin pragmatis dan melepaskan diri dari apa yang oleh sebagian pemimpin masa kini mungkin dianggap sebagai ‘belenggu’ hutang budi dan rasa terimakasih dalam konotasi beban sejarah?...


Resume:
Yogyakarta disebut Istimewa bukan hanya karena latar sejarahnya (merupakan wilayah merdeka saat proklamasi Indonesia), tapi juga dari segi perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kebudayaannya yang begitu melimpah, bisa disebut miniatur Indonesia, perannya dalam memajukan Pendidikan nasional, kesetiaannya pada NKRI, dan lain sebagaianya.
Penetapan HB dan PA sebagail Gubernur dan Wagub DIY merupakan bentuk penghargaan  dari bangsa Indonesia (dalam bentuk UU No. 5 Tahun 1974 (UU Pemda 1974), yang mengukuhkan penetapan Sri Sultan HB IX sebagai Gubernur DIY.

Kekisruhan muncul karena hingga saat ini tidak jelas, apa itu 'keistimewaan DIY', serta regulasi yang tetap mengenai hal itu.
Belum lagi berbagai kejadian setelah wafatnya HB IX, meski pada akhirnya HB X, sebagai pengganti HB IX, diangkat menjadi Gubernur DIY pada 1998.
RUU Keistimewaan yang muncul semenjak 2002 tak kunjung selesai seolah menggantungkan staus DIY.
Polemik menjadi semakin panas sejak Pak BeYe menyebut sistem yang ada di Jogja ini sebagai sistem 'monarki konstitusional'.

Berikut kronik sejarah DIY:
13 Februari 1755   : Kesultanan Ngayogyokarto Hadiningrat berdiri
                  1830     : Pemerintah Hindia Belanda merampas Daerah Manca milik Kesultanan Ngayogyokarto Hadiningrat
27 September 1830      : Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi.
~  1792                  :  Kasultanan Yogyakarta secara de facto merupakan negara merdeka dan VOC hanyalah mitra yang sejajar
kedatangan Raffles : Sultan mulai dibebaskan dari pemerintahan sehari-hari yang dipimpin oleh Pepatih Dalem yang dikontrol oleh Residen Inggris.
~   1830                 : . Kasultanan Yogyakarta secara de facto dan de jure menjadi negara protektorat dari Koninkrijk der Nederlanden, dengan status zelfbestuurende landschappen.
18 Maret 1940       : Kontrak politik terakhir antaraGubernur Hindia Belanda untuk Daerah Yogyakarta, L. Adam dengan HB IX.
1940                       :  Sultan HB IX melakukan restorasi. Sultan membentuk badan-badan pemerintahan baru untuk menampung urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Tentara Pendudukan Jepang. Badan tersebut dinamakan Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Paniradyapati tidak lagi berada di bawah kekuasaan Pepatih Dalem melainkan langsung berada di bawah kekuasaan Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.
 15 Juli 1945         :  Pepatih Dalem terakhir, KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menujuk lagi Pepatih Dalem sebagai penggantinya melainkan mengambil alih kembali kekuasaan pemerintahan negara.  birokrasi kesultanan dibedakan menjadi dua bagian yaitu urusan dalam istana (Imperial House) dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang mengkoordinasikan seluruh badan maupun kantor pemerintahan yang berada di istana yang terdiri dari beberapa badan atau kantor Semuanya di pimpin dan diatur secara langsung oleh saudara atau putera Sultan. Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati. Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati.
18/19 Agustus 1945      : Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku Alam VIII (PA VIII) mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
19 Agustus 1945    : Sidang PPKI membahas daerah Istimewa, buntu.
5 September 1945 : Dekrit Resmi Kerajaan Untuk Berintegrasi kepada RI (Amanat 5 September 1945)
29 Oktober 1945   : Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII mengeluarkan dekrit kerajaan bersama (dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 ) yang isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada BP KNI Daerah Yogyakarta
16 Februari 1946  : keluar Maklumat No. 11 yang berisi penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi Jawatan (Dinas) Pemerintah Daerah yang untuk sementara disebut dengan Paniradya. Selain itu melalui Maklumat-maklumat No 7, 14, 15, 16, dan 17, monarki Yogyakarta mengatur tata pemerintahan di tingkat kalurahan (sebutan pemerintah desa saat itu).
1945 – 1946                : Penyusunan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta
18 Mei 1946          : Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR DIY (Dewan Daerah) pada 18 Mei 1946 mengeluarkan Maklumat No. 18 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif
1951                       : Pemilu Lokal (Tingkat Daerah) Pertama untuk memilih anggota DPRD, Pemisahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Keraton dengan Pemda DIY
1 September 1965 : Yogyakarta dijadikan sebuah Provinsi (sebelumnya adalah Daerah Istimewa Setingkat Provinsi (UU No 18/1965)
1988                    : HB IX Wafat
1998                     : PA VIII wafat, Suksesi Gubernur I
2001                     : Pengusulan RUU Keistimewaan
2003                     : Suksesi Gubernur II
7 April 2007       : Sultan HB X menolak dipilih lagi menjadi Gubernur DIY


Tulisan pembanding:
http://politik.kompasiana.com/2010/12/05/haruskah-sultan/

1 Protektorat: negara atau wilayah yang dikontrol, bukan dimiliki, oleh negara lain yang lebih kuat. Sebuah protektorat biasanya berstatus otonomi dan berwenang mengurus masalah dalam negeri. Pemimpin pribumi biasanya diperbolehkan untuk memegang jabatan kepala negara, walupun hanya sebatas nominal saja. Negara pengontrol mengurus hubungan luar negeri dan pertahanan protektoratnya, seperti yang tertulis dalam perjanjian. Singkat kata, protektorat merupakan salah satu jenis wilayah dependensi.



Referensi:
-          http://berita.liputan6.com/politik/201012/311141/Polemik.Keistimewaan.Yogyakarta.Berlanjut
-          http://www.rimanews.com/read/20101129/7509/inilah-pernyataan-sby-soal-ruu-keistimewaan-yogyakarta
-          http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/09/24/brk,20080924-137229,id.html
-          http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Ngayogyakarta_Hadiningrat
-          http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Keistimewaan_dan_Pemerintahan_Prop._DIY
-          http://sociopolitica.wordpress.com/2010/11/30/kisah-negeri-ngayogyakarto-hadiningrat-dalam-kebutaan-sejarah/



Rabu, 31 Januari 2018

Doa

Matahari telah lama sembunyi saat perjalanan dimulai.

Bahkan bulan, sempat ditelan bayangan bumi dengan begitu sempurna.

A long journey, saat doa-doa mengalir.
Panjang dan deras. Saat kusadar bahwa kesempatan terkabul terbuka lebar.

Lantas imaji berlari ke suatu tempat yang rasanya begitu kukenal. Serta sebuah sosok. Begitu penasaran. Begitu ingin tahu.

Jika kesempatan itu ada, aku ingin sekali memanjatkannya. Tapi apa?

Aku benci menebak.

Terlebih saat setuju adalah jawaban.

Adakah sebenar-benarnya?

Maka akhirnya kuucap;
Kekasih, tetapkan iman untuknya.
Tetapkan yang baik dan yang terbaik untuknya.
Kekasih, mudahkan apa-apa yang Ia usahakan. Kabulkan apa-apa yang Ia pinta.

Progo:
150 menit sejak keberangkatan.

P.S: apa lagi yang harus kupanjat, Kekasih?

Sabtu, 27 Januari 2018

Pulang

“Aku terbang besok, jam sepuluh” bisikku padanya, lewat telepon di genggamanku.
“Kamu, pasti balik ‘kan?” jawabnya.
Dan leherku tercekat.

Di pesawat, begitu kuletakkan pinggulku di kursi, kukirim gambar boarding  passku padanya.
“Aku tunggu kamu kembali”
Kumatikan gawaiku. Kupilih untuk memejamkan mata. Satu setengah jam ditambah tiga jam penerbangan lanjutan bukan waktu tempuh yang pendek. Aku perlu menenangkan jiwa dan pikiranku.


“Aku ingin Ibu yang cerdas untuk anak-anakku nanti. Ibu yang tangguh. Ibu terbaik yang akan menjaga anak-anakku nanti. Perempuan hebat yang seperti itu, ya kamu” matanya menusuk jantungku.
“Stop, jangan teruskan. Kau tahu aku tak bisa. Once I started, I can’t go back”
“Maka mulai lah…”
“Kita pulang yuk” Dan aku pun berdiri. Membayar makanan kami malam itu.
“Hei…” digenggamnya pergelangan tanganku saat kuulurkan tanganku ke kasir.
“Aku bisa membayar makananku sendiri kok, dan tadi sore kamu sudah bayar makan sore kita. Let me pay this time” Dan dia berangsur melepas genggamannya.

Aku terbangun,
Mimpi ternyata membawaku ke malam itu, jumpa terakhirku dengannya. Pilot mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat. Maka kutegakkan sandaran kursiku.

Jakarta,
Akhirnya kuinjakkan kembali kakiku di sini.
Rasanya sangat lama, padahal baru lebaran kemarin aku mudik. Tapi tidak untuk kali ini. Entah kapan aku akan menapakkan langkah di sini lagi. Terutama untuk terbang ke timur, lagi.
Dua minggu berlalu, aku memilih sekedar menjawab sekadarnya pesan-pesan darinya.
Tapi tak untuk setiap pertanyaannya tentang ‘pulang’.

Hingga pagi itu kubaca status aplikasi perpesannya:
“Before 2017 ends, inbox me something that you’re always wanted to tell me. It’s gonna stay secret between us two. Post this as your status and maybe someone will surprise you”

Klik reply:
I love you, tidak kurang tidak lebih.
Maaf jika mencukupkan diri, sebab aku tak sanggup membiarkanmu jatuh dengan cinta yang sama, tapi tak sanggup menanggung rindu.

Save as draft

Selasa, 02 Januari 2018

Kuis bego-begoan: Seberapa 'bego' kamu?

Hello People,

Gimana liburan kalian, rame gak? Kalau beta rame di timeline saja, sibuk menjawab kuis bego-begoan yang malang melintang di status WA dan belakangan ikut bikin rame story instagram. Buat kalian yang berhasil jawab bener terus, selamat ya! Buat yang harus ngerepost, harap bersabar, ini baru latihan ujian, hhehe. Buat yang belom sempet dapet kuis ini, kayaknya kalian kurang gaul deh, :p

Oke,mari kita kupas kuis tersebut dari yang paling gampang.

Kamu sedang tidur di kamar,kemudian Ibumu datang mengetuk pintu membawakan roti, selai dalam toples dan segelas susu.Mana yang kamu buka duluan?

Kuis ini adalah kuis yang paling banyak direpost oleh penghuni linimasa status WA saya. Lho, berarti banyak yang jawab salah dong? Berarti susah? Eits, tunggu dulu. Memang banyak yang salah, tapi jawaban yang dianggap benar hanya 1. Bisa disimpulkan bahwa pola pengambilan keputusan menuju jawaban yang dianggap benar sejatinya hanya 1 jalur saja.

Kita akan memulai bahasan dari jawaban-jawaban yang dianggap salah terlebih dahulu; mulai dari selai, toples, roti, hingga pintu. Loh terus jawaban yang benar apa?

Dalam dunia psikologi, kemampuan manusia untuk berfikir kompleks, serta kemampuan penalaran dan pemecahan masalah disebut kemampuan kognitif. Ada beberapa teori yang menjelaskan aspek kognitif manusia. Mayers (1996) menjelaskan bahwa kognisi merupakan kemampuan membayangkan dan menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan penggambaran ini. Sedangkan menurut Chaplin, kognisi adalah konsep umum yang mencakup seluruh bentuk pengenalan, termasuk didalamnya mengamati, menilai, memerhatikan, menyangka, membayangkan, menduga, dan menilai.

Kaitannya dengan kuis di atas adalah, jawaban yang dianggap benar adalah hasil dari kemampuan kognitif yang baik. Kemampuan kognitif yang baik ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk memahami teks secara utuh. Tidak sekedar membaca teks secara sepenggal demi sepenggal. Kemampuan kognisi yang baik membuat kita mampu membayangkan keseluruhan konteks kuis tersebut sehingga memungkinkan kita untuk menentukan langkah pertama yang harus diambil berdasarkan gambaran tersebut.

Mari kita cermati baik-baik kalimat di atas. [Saya sedang tidur] Lah namanya juga orang sedang tidur, tau darimana itu yang ngetuk pintu Ibu, lengkap dengan bawaannya pula. Logika darimana orang tidur bisa tahu fakta dibalik pintu? Kecuali kamu bisa project astral, kemungkinan besar kamu sedang bermimpi.

Maka jelas, pertanyaan apa yang dibuka dulu bukan pintu, roti, selai toples apalagi susu. Sebab susu tinggal diminum, eh. Apa yang dibuka dulu ini berkaitan dengan aktifitas tidurmu. Tangi cuk, alias wake up. Nha untuk bangun dan sadar sepenuhnya dari mimpi, ya buka muatamuuuuu (baca: Mata)

Afahamtum?


Mari kita lanjutkan obrolan kita ke kuis kedua yang gak kalah seru.

1+4 =5
2+5=12
3+6 =21
5+8= …
Ingat 98% orang salah menjawab tes ini. Bila anda menjawab dengan benar berarti anda jenius.

Hayooo, siapa yang jawab benar?
:p

Dengan bekal teori kognitif tadi, mohon baca baik-baik kuis di atas. Sementara itu, saya mau sedikit cerita tentang paragraf padu dan silogisme.

Paragraf Padu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Sehingga untuk menyusun kalimat menjadi paragraf padu, kalimat-kalimat penyusunnya haruslah memiliki urutan yang logis. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan kata sambung atau konjungsi yang sesuai membentuk keserasian. Jadi jelas ya, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf itu harus disambung dengan kata sambung yang sesuai agar bisa disebut paragraf padu.

Selanjutnya adalah Silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan). Preposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor (premis yang termnya menjadi predikat), dan premis minor ( premis yang termnya menjadi subjek). Dalam silogisme, sebuah kesimpulan, atau dalam hal ini jawaban, hanya bisa diambil dari dua pernyataan yang saling berhubungan.

Mari kita kembali lagi ke ‘kuis’ di atas. Seorang kawan menjawab 43. Saya tanya kenapa bisa begitu, dia jawab sebab hasil akhir hitungan adalah adalah gabungan seluruh nilai yang ada. “Coba liat tin, itu satu ditambah empat jadi 5.Tapi kok dua ditambah lima jadi dua belas? Kalau dipikir-pikir, dua belas itu kan dua ditambah lima ditambah value sebelumnya (5) yak? Nah, pas masuk ke 21 bener tuh. Harusnya jawaban terakhir itu empat puluh tiga dong. Kan lima tambah delapan plus 21” begitu katanya dengan menggebu. ‘Harusnya’? Iya, karena setelah itu dia melanjutkan curhatnya; ”Tapi kok salah ya?”

Jadi begini Mas,

Tolong cermati baik-baik kuis di atas. Apa judulnya? Oh situkan anak matematika yak, kalau dalam silogisme, premis mayornya yang mana, premis minornya yang mana? Loh kok jadi soligisme? Lha iya, kan situ mau cari konklusi alias kesimpulan tho? Dan masnya pun mak klakop. Tidak ada. Oke kalau begitu, teori silogisme tidak bisa dipakai njih. Ndak usah nggathuk-nggathukke angka-angka yang ada. Lanjut, di bawah angka-angka itu ada informasi yang cukup mencengangkan: ‘Ingat 98% orang salah menjawab tes ini. Bila anda menjawab dengan benar berarti anda jenius.

Mari kita baca baik-baik. ‘tes ini’. Hm, ‘ini’ merujuk kemana ya? Di mana kata sambung yang menghubungkan ‘itu’ dengan referensinya? Lha wong di atas tidak ada ‘kata’ tes kok. 
Berarti jawabannya apa? Di kalimat selanjutnya, shay. Bila anda menjawab dengan benar berarti anda jenius. ‘Dengan’ itu ‘cara’, pembuat ‘kuis’ udah baik banget tuh ngasih jawaban, kok situ masih ngeyel. LAGIAN KAN UDAH GUE BILANG DI ATAS SONO NOH!


Nah,kali ini kuisnya agak kompleks. Sebab ada beberapa versi jawaban benar. ‘Sebenar’ apa sih jawaban mereka? Mari kita cek kuis ketiga berikut:

Ada bus, isinya supir, ada nenek, ada orang buta, ada anak kuliah, ada pekerja kantor, semuanya turun di halte yang sama. Ketika berhenti di halte, yang turun duluan adalah....


Sekali lagi, mari baca baik-baik kuis di atas. Seperti biasa, saya akan memulai dengan memampang jawaban yang salah: Siapapun pilihan anda,jawaban anda tetap salah. Loh kok bisa? Sebab sejauh yang saya dapat, jawaban yang dianggap benar adalah ‘kecepatan’, ‘spedoometer’, ‘ban’ dan ‘kaki’. Dari keempat jawaban tersebut, mana yang menurut anda paling benar?

Setelah membaca kuis tersebut dengan seksama, jika kemampuan kognitif anda berkembang dengan baik, seharusnya kita bisa sama-sama membayangkan reka ulang kejadian. Sebuah bis dengan berbagai penghuninya. Masuk ke frase pertama kalimat kedua: Ketika berhenti di halte. Momennya adalah saat berhenti. Berhenti artinya tidak ada perpindahan tempat, berarti V = 0. Maka, opsi jawaban ‘kecepatan’ menjadi batal demi nalar. Kecuali jika premisyang diajukan adalah ‘ketika akan berhenti’. Paham beda antara ‘akan berhenti’ dengan ‘berhenti’, kan? Hal ini berimbas pada opsi jawaban ‘spedoometer’. Sebab ‘Spedoometer’ adalah bacaan data dari kecepatan. Kalau kecepatan nol ya jarum spedoometer juga di titik nol.

Bagaimana dengan Ban dan Kaki? Hm, mari kita bayangkan situasi kuis tersebut. Bus berisi beberapa orang yang akan turun di halte yang sama. Ketika si Bus sudah berhenti? Yang turun duluan adalah orang-orang di dalam Bus tersebut lah. Tapi siapapun orangnya, yang pasti turun duluan adalah kaki mereka!


Hal yang menarik dari ketiga kuis di atas adalah bagaimana kuis tersebut bisa memunculkan jawaban yang berbeda-beda. Rekan-rekan yang salah menjawab rata-rata ‘terjebak’ pada nomina yang disebutkan dalam kuis. Pilihannya? Tergantung pada pengalaman yang pernah mereka alami berkenaan nomina-nomina itu.Yang jawab roti ya karena biasanya ambil rotinya dulu. Yang jawab selai, ya karena biasanya ambil selai dulu.

Dalam kajian ilmu semantik, ada petanda dan penanda. Petanda adalah nomina terkait sedangkan penanda adalah konsep dalam kepala kita terkait petanda. Jadi ketika menyebut ‘selai’, maka otak kita akan membayangkan warna, bau serta rasa selai itu. Itulah kesatuan konsep tentang selai di di pikiran kita. Nah, Otak manusia ini unik, dia menyukai sesuai yang berbeda, yang melibatkan sebanyak mungkin indera. Ini adalah ‘jawaban’ mengapa nomina alias kata benda lebih cepat ditangkap oleh otak manusia sebagai fokus daripada kata kerja. Selanjutnya, tergantung pengalaman J


Bila kita mau sedikit berefleksi, sesungguhnya inilah sifat asli manusia. Cenderung fokus pada hal-hal yang lebih ‘menarik’. Harap diingat bahwa ‘menarik’ tidak selalu memiliki referen bernilai positif. Inilah yang sangat disayangkan. Ketika udah terlanjur benci, kita bisa dengan mudah ‘mengabaikan’ hal-hal baik dari seseorang. Bahkan, kita bisa mengabaikan keseluruhan konteks hanya karena terlanjur fokus ke satu titik.

Di kuis kedua, ini agak kompleks nih. Kecerdasan kadang membuat kita merasa paling benar dan nggathuk-nggathukke berbagai hal. Padahal tidak semua hal perlu disambung-sambungin. Mari belajar bersabar, melihat keseluruhan konteksdan melihat konektifitas satu hal dengan yang lain alih-alih terburu mengambil kesimpulan. Bila tidak ada penghubung antar titik, ya ndak usah dihubung-hubungkan.

Hayo ngaku, di dunia nyata, siapa yang suka uthak-athik gathuk, kesel sendiri, eh taunya Cuma asumsi doank. Heheheh

Nah, kalau yang ketiga ini sih sebenernya sederhana. Gunakan nalarmu sebaik-baiknya. Sebaik apapun pertimbanganmu, tetaplah kritis untuk menemukan pangkal dari segala hal.


Salam Nalar,

Afahamtum?


Senin, 01 Januari 2018

Ayat-ayat cinta 2 dan Rentetan Ironi tentang Bangsaku.


Well hello people, kali ini saya hendak menulis sebuah review film yang baru saja rilis. Review kali ini agak berbeda sebab saya justru memilih film yang tidak direkomendasikan oleh teman-teman maupun netijen. Sebelumnya terimakasih banyak untuk Mbak Teppy, berkat review dari Mbak Teppy, saya justru tertantang untuk menemukan sisi lain film ini. Selain itu, eug juga musti berterimakasih sama Agik yang tahu betul selera guyonku; I need some sarcasm to laugh. So, karena saya juga bukan tipe yang nyaman berkomentar tanpa mengalami langsung, Maka, inilah review nano-nano ala saya.

Disclaimer: ini adalah persepsi personal saya berdasarkan apa yang muncul di kepala saya saat menonton. Tidak bermaksud menjelekkan pihak tertentu, hanya sekedar merelasikan adegan-adegan di film sebagai ironi. Bukan sekedar tentang Islam, tapi ke-Indonesiaan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Yass, saya mengaku dosa bahwa saya nonton ini film sambil cetat-cetet hape. Saya tidak akan membahas filmografi ataupun hal-hal yang terkait teknis penceritaan sebagaimana sudah dikupashabis nan tuntas oleh Mbak Teppy. Saya justru tertarik pada isu-isu yang mengalir di sepanjang cerita. Oke mari kita mulai.

Film dimulai dengan penggambaran sosok Fahri sebagai sosok yang waw: dosen favorit, sekaligus pebisnis yang kasat mata sukses. Berbagai sisi ‘baik’ Fahri diobral; mulai dari hapalan Quran, membiarkan perlakuan semena-mena tetangga hingga tetap berlaku baik meski diperlakukan tidak baik. Konflik mulai muncul ketika Hulusi menampakkan sikap kurang bersahabat pada Nenek Catarina yang merupakan Yahudi Sinagog. Raut muka Hulusi nampak amat tidak nyaman saat Fahri memilih untuk mengantarkan Nenek Catarina ke Sinagog. Hulusi makin kesal karena di Sinagog, perlakuan tidak baik justru diterima oleh mereka. Ketika Fahri menegur Hulusi yang bersikap seperti itu, Hulusi keceplosan bawa-bawa Aisha yang telah lama menghilang*spoiler. Terungkaplah bahwa Fahri selama itu berbuat baik ‘karena diamanati demikian’ oleh Aisha. Yang paling menarik adalah kata-kata Fahri menanggapi Misbah: “Pancasila ada di sini (sambil nunjuk dada-red), Bhineka Tunggal Ika ada dimana-mana” saat Misbah menyatakan bahwa keberagaman di Edinburgh tidak sama dengan di Indonesia yang punya Pancasila.

Saya merasa ini adalah kritik sosial pertama yang begitu menampar. Sementara di dunia parallel di sana (ini meminjam istilah Mbak Teppy untuk penggambaran suasana Edinburgh yang rasa Indonesia) ada yang mengingat bahwa Pancasila itu bukan tentang bagaimana aturan mengikat kita, tapi bagaimana Pancasila hidup di diri kita. Bahwa manusia yang mengaku Indonesia seperti kitalah pengejawantahan Pancasila itu sendiri. Mari kita lihat realita yang terjadi, dimana Ketuhanan yang Maha Esa saat ratusan kamisan dilewati oleh jemaat GKI Yasmin di depan Istana? Di mana Pancasila saat para pemeluk Ahmadiyah diserang dan tak bisa beribadah di rumah Ibadah mereka sendiri? Sebagian bahkan merasa paling benar sehingga bebas ‘menindak’ setiap hal yang tak sejalan dengan prinsip mereka. Musyawarah is non sense. Ada juga yang senang sekali membuat pergolakan di masyarakat sehingga massa terbelah dalam sekat-sekat dunia. Yang satu menunjuk yang lain dengan berbagai sebutan,Ahlu Hoax, Cebong, Bani Taplak dan lain sebagainya. Persatuan Indonesia menjadi keniscayaan. Apalagi tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sungguh lucu ketika bicara tentang keadilan sosial dari tanah jawa yang nyaman ini sambil terus menghujat Presiden yang mati-matian ‘menghidupkan’ tanah papua agar dinikmati oleh orang papua itu sendiri! Kalau sudah begini, masihkah Pancasila ada di hati kita?

Adegan lain yang juga mengusik saya adalah scene dimana Nenek Catarina menuduh Fahri ‘memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan’ hanya karena sekilas melihat Fahri menolong Brenda yang mabuk. Paginya, ketika Brenda mengklarifikasi kejadian malam itu dan justru berterima kasih pada Fahriyang menolongnya malam itu, Nenek Catarina meralat kata-katanya. Ha! Betapa indahnya dunia ketika kita dengan lapang dada mau mengakui kesalahan. Sedang di dunia kita, ada aja lho yang gak merasa salah sudah mengedit video sehingga menyebabkan orang lain tersangkut hukum. pft

Adegan selanjutnya adalah momen dimana Jason, remaja tanggung tetangga Fahri yang suka mencoret-coret mobil Fahri – tertangkap basah mengutil di minimart miilik Fahri. Alih-alih melaporkan ke polisi, Fahri justru mentraktir Jason milkshake paling enak di sebuah café entah dimana itu. ‘Kebaikan’ Fahri pada akhirnya membuat muak Jason yang benci diperlakukan baik sedangkan Ia selama ini berbuat jahat pada Fahri. Hingga akhirnya Jason terbawa emosi dan berdiri dengan meninggikan suaranya, tebak apa yang dikatakan Fahri pada Jason yang notabene masih bocah itu: “Let’s be friend. Sit down, please!”

Ini WOW. Mari kita jujur pada diri kita sendiri dan melihat berbagai fenomena carut-marut dunia. Dimana pendekatan kekeluargaan sekarang dalam penyelesaian berbagai konflik? Padahal jarene negeri ini adalah negeri yang menjunjung tinggi persaudaraan. Segala hal saling dipertentangkan. Masing-masing beragumen dengan teori konspirasi masing-masing. Ada pihak yang membela hak kemanusiaan LGBT, lantas ‘diserang’ secara personal dianggap bagian dari kelompok tersebut. Ada insiden seorang yang disebut ustad ditolak masuk suatu negara,eh disebut-sebut itu kepentingan 2019. Uiku opotoh. Jangankan kekancan, lha wong menurunkan sedikit tensi saja ogah. Pokoke pendapatku paling bener. Wes titik.Ra podo ra konco! Sungguh ironi, bahkan dalam islam pun ada etika untuk objektif (“lihatlah apa yang dikatakan jangan lihat siapa yang mengatakan”(Ali bin Abi Thalib)), serta jika membenci pun, yang dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya.

Cerita selanjutnya adalah ‘pameran’ kebaikan Fahri yang lain lagi; buy back rumah Nenek Catarina yang secara sepihak dijual oleh anak tirinya, ‘menyelamatkan’ Keira – kakak Jason yang sama bencinya ke Fahri -- dari niatnya sendiri menjual diri dengan sebuah ‘drama’ agar Keira memahami betapa bahayanya tindakannya itu, hingga mendatangkan guru les biola untuk Keira. Klimaks momen ini lagi-lagi disponsori oleh Hulusi yang menegur Fahri dengan ucapan; “Mau sampai kapan Hoca menghamburkan uang untuk Nenek Catarina dan Keira?”

Di dunia nyata, mana ada sih orang yang justru membiayai rangorang yang musuhin dia? Gak usah jauh-jauh, di Endonesa aja, orang lebih suka berbondong-bondong bikin aksi berjilid-jilid untuk menuntut seseorang dipenjara, daripada menahan diri untuk tak berkomentar saat ada ‘kebijakan aneh’ macam penutupan jalan Tanah Abang dan bersama-sama bersabar melihat ‘hasilnya’. (tepok jidat, yang sabar ya, Pak Gub dan Pak Wagub :p)

Keanehan lain yang terekam di kepala saya adalah Baruch (anak tiri Nenek Catarina) yang menantang Fahri duel debat dengan topik Konflik Timur Tengah. Ehm, tepatnya isu Israel-Palestina.
Eiyaampuuuuuuuun, sejak kapan itu orang endonesah menyelesaikan perseteruan dengan kaidah ilmiah? Yang ada main tampol, twitwor dan worwor lain yang bertaburan dimana-mana. Belum lagi misleading, komen asal njeplak, post-truth. Hadehhhhhhhh. Anggota DPR yang terhormat lho, bisa bangeet menganggap bahwa negara bersalah ketika ada warganya yang ditolak masuk negara lain. Ada juga yang ditantang debat tapi gak nongol, ada. Ampuuuuuuuuuuuun. Nah, sebelum sesi ini, si Fahri sempet nolak todongan debat tuh. Dia bilang tidak melayani debat kusir. Ceilehhhhhhhhh, sebagai penghuni twitter saya ngakak.

Di sisi lain, pemilihan topik Israel-Palestine ini juga sesuatu buat saya. Konflik Timteng itu banyak, hlo… But why Israel-Palestine? Lalu dari sekian banyak pendekatan pembahasan tentang koflik ini, kenapa penjelasan yang disampaikan Fahri hanya mementahkan satu teori dari Amerika?

Adegan lain yang sudah pernah disinggung di linimasa adalah operasi face-off antara Hulya dan Aisha. Wajah Hulya ‘didonorkan’ ke wajah Aisha yang rusak sehingga mewujud sebagai Sabina. Terlepas dari ketidaklogisan proses operasi, hal ini mengingatkan bahwa di negara kita, umat muslim adalah golongan yang paling sering berselisih soal teknologi. Ada masa dimana donor anggota tubuh menjadi perdebatan. Jangankan menerima ‘sumbangan bagian tubuh’ bahkan untuk sekedar mengubah tampilan fisik, ada dalil yang ngenekki. Apalagi isu vaksin yang jelas-jelas ‘berasal’ dari selain manusia. Sungguh ironi, mengingat dulu perkembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu bagian dari kejayaan Islam. Tapi ah, yasudahlah. Oh iya, di novel, sempat diceritakan Fahri salah memanggil nama Aisha dengan ‘Hulya’. Duh, berasa jadi orang lain saat gak pake ‘alis’, ya gak sis? :p

Hampir segala aspek di konten cerita ini mengandung ironi yang tajam. Bahkan pilihan hidup Fahri yang merindukan kehidupan Indonesia, Pancasilais dan tentu saja kaya, tapi memilih tinggal di luar negeri. Sehingga sesuai dengan penjelasan taxmin gaul Direktorat Jenderal Pajak bahwa orang Indonesia yang tinggal minimal 188 hari di luar negeri adalah Objek Pajak Luar Negeri. Sepertinya familiar ya dengan orang-orang kaya di Indonesia yang mengaku Pancasila tapi lebih memilih di luar negeri. Ah, mungkin cuma sekedar ingin berderma pajak ke tetangga sik J

Oh iya, ada satu aspek yang sebenarnya saya ragu untuk berkomentar, sebab bagian ini berbeda dengan versi novel. Apalagi kalau bukan tentang ‘kebutaan’ Fahri atas identitas asli Sabina. Di film Fahri baru sadar identitas asli Sabina saat Hulya dalam kondisi kritis. Ini lucu sih ya, seolah Fahri begitu ‘buta’. Well, kadang cinta memang buta, kan? Tapi kalau di novel, Fahri sebenarnya sudah lama mencurigai Sabina. Mulai dari cara menyajikan teh, puisi romantic yang dibacakan Hulya ke Fahri – yang ternyata di’ajarkan’ oleh Sabina, padahal puisi itu cuma Fahri dan ehm, Aisha yang tahu. Tapi yha entahlah. Ironi-ironi yang bertebaran kebanyakan memang mentah sih.


Habiburrahan El Shirazy menggambarkan dunia idealnya dengan begitu ‘sempurna’. Dan mimpi yang sama mungkin membuat sebagian merasa tertampar karena realita tidak seperti itu. Entah karena keegoisan manusia itu sendiri, atau memang kondisi ideal tersebut adalah niscaya. Jadi bagi Anda yang serta merta merasa kesal dengan poster promosi film yang dianggap , selamat! Sesungguhnya Ironi itu memang membangkitkan kecamuk di jiwa anda. Bahwa kadang pilihan di dalam hidup tak selalu merupakan pilihan-pilihan yang merdeka.
(baca: poligami tidak sesederhana itu yey, bahkan ada setiap perempuan dalam film AAC2 'membawa' konflik mereka masing-masing)